JAKARTA – Berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) dan bertepatan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) tahun 2015-2019.
Oleh karenanya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menformulasikan berbagai dasar kebijakan dan strategi pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019.
Program KKBPK dilaksanakan melalui: pengintegrasian kebijakan pengendalian penduduk ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan (termasuk pengelolaan data dan informasi kependudukan), penyelenggaraan program KB yang berkualitas
(peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB), pembangunan keluarga (8 fungsi keluarga, pola pengasuhan tumbuh kembang anak, remaja, dan lansia), advokasi, informasi dan penggerakan stakeholder, mitra kerja dan partisipasi masyarakat (promosi dan penggerakan masyarakat), peningkatan SDM, penelitian dan pengembangan serta kualitas manajemen program KKBPK.
Untuk itu, melalui pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional I (Koren I) yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali dihadiri oleh 33 perwakilan BKKBN Provinsi di Indonesia.
"Diharapkan menjadi media untuk pemantapan menejemen pembangunan KKBPK yang setiap tahun dilaksanakan sebagai forum penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KKBPK pada tahun 2015,"ujar Kepala BKKBN, Fasli Jalal pada pembukaan Koren I BKKBN di Nusa Dua, Bali, Senin (12/5).
Menurut Fasli Jalal, melalui bidang pengendalian kuantitas penduduk, diharapkan dapat mewujudkan pembangunan sumber daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran mencapai penduduk tumbuh seimbang (PTS). (cr2)
0 komentar:
Posting Komentar